UC News

Anggota DPR Rico Sia Dorong Pemerintah Lebih Kreatif Tangani Defisit BPJS

Anggota DPR Rico Sia Dorong Pemerintah Lebih Kreatif Tangani Defisit BPJS

Anggota DPR RI Rico Sia dari Fraksi Partai NasDem DPR RI mengadakan seminar “Quo Vadis Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Solusi Defisit atau Amanah Konstitusi Jaminan Kesehatan Warga Negara” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). - ISTIMEWA/Dokumentasi pribadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permasalahan Defisit BPJS telah memasuki babak baru, dimana untuk menangani defisit direncanakan kenaikan iuran BPJS untuk mengatasinya.

Fraksi Partai NasDem DPR RI memberikan perhatian terhadap masalah ini dan berusaha mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan defisit BPJS.

Untuk itulah Fraksi Partai NasDemDPR RI mengadakan seminar “Quo Vadis Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Solusi Defisit atau Amanah Konstitusi Jaminan Kesehatan Warga Negara” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Seminar ini ditujukan untuk memanggil para ahli-ahli yang mumpuni dan pihak BPJS sendiri untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat terkait defisit BPJS.

Seminar juga dihadiri oleh para anggota Fraksi Partai NasDemDPR RI lintas komisi yaitu Rico Sia, Tamanuri, Nurhadi, Farhan dan Fadholi.

Acara Seminar sendiri dipimpin oleh Kapoksi IX Hasnah Syam.

Rico Sia dalam sesi tanggapan memberikan idenya terkait solusi permasalahan defisit BPJS.

Rico melihat bahwa solusi defisit BPJS bisa saja diselesaikan dengan cara kreatif yaitu dibebankan sebagai pajak atau iuran tambahan dari barang-barang premium.

Seperti contohnya bahan bakar kelas contohnya Pertamax Turbo.

Bisa saja harga bensin Pertamax Turbo ini kita naikkan harganya namun jangan sampai melebihi harga kompetitornya, dimana selisih harga ini akan digunakan untuk pembayaran defisit BPJS.

"Saya rasa pemakai mobil mewah di Indonesia juga tidak keberatan dengan kenaikan harga bensin sekelas Pertamax Turbo untuk membantu menutupi defisit BPJS," katanya.

Rico Sia menegaskan bahwa apa yang dicontohkannya adalah merupakan cara-cara kreatif yang diharapkan bisa datang dari Pemerintah untuk mengatasi defisit BPJS, agar jangan sampai permasalahan defisit BPJS justru dibebankan ke masyarakat melalui kenaikan iuran BPJS.

"Saya sangat berharap pemerintah menempuh cara-cara kreatif seperti yang saya sebutkan sebelumnya dalam mengatasi defisit BPJS, jangan jadi masalah ini dibebankan ke masyarakat. Apabila pemerintah ingin menaikkan iuran BPJS, harus diimbangi dengan menaikkan upah minimum regional (UMR)," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Rico Sia juga memberi masukkan kepada BPJS terkait dengan Data BPJS yang tidak tersinergi dengan Data Dukcapil, khususnya dalam hal penggratisan iuran BPJS.

"Saya merupakan contoh nyata kekacauan data ini, dimana saya yang tinggal di kawasan perumahan menengah atas justru mendapatkan fasilitas iuran gratis BPJS, dimana setelah saya melapor ke BPJS pun tidak ada perubahan, ini kan kacau," katanya.

Rico Sia menghimbau bagi mereka yang juga tergolong mampu namun mendapatkan fasilitas gratis, seperti dirinya, untuk melaporkan ke BPJS agar nantinya Iuran gratis tersebut dapat dialihkan buat mereka yang lebih membutuhkan.

Sementata itu, BPJS juga harus mengecek alamat tempat tinggal yang menerima iuran gratis; jangan sampai tinggal di perumahan mewah namun BPJS nya dibayarkan oleh pemerintah.

READ SOURCE
Buka UC News, Baca Berita Terhot