UC News

Bebaskan Napi, Kadiv PAS: Kalau Terjadi Penyebaran Sulit Dikontrol

Bebaskan Napi, Kadiv PAS: Kalau Terjadi Penyebaran Sulit Dikontrol

Kepala Divisi Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali Suprapto (kanan) saat memberikan keterangan pers di depan Lapas Kerobokan kemarin. (Wayan Widyantara/Radar Bali)

Share this

DENPASAR - Sejumlah narapidana di seluruh Indonesia termasuk di Bali yang memenuhi syarat, dikeluarkan dari dalam Lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Hal ini tentu mengacu pada penularan virus corona yang menunjukkan peningkatan hampir di seluruh daerah yang terjangkit.

Maka dari itu, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan yang intinya membebaskan ribuan para napi bersyarat di seluruh Lapas di Indonesia.

Dasarnya hukumnya mengacu pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. 

Selain itu juga ada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Begitu juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama.

"Ya mereka yang memenuhi syarat dikeluarkan sampai masa tahannya habis," ujar Suprapto, Kepala Divisi Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali kemarin.

Persyaratan untuk dibebaskan atau dikeluarkan dikatakan cukup ketat. Selain tidak masuk dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan warga binaan asing, mereka juga tidak boleh melakukan pelanggaran selama masa tahanan.

Nantinya mereka juga akan dipantau setiap Minggu sekali oleh petugas melalui online untuk mengetahui keberadaan para napi dan sebagainya.

"Ada petugas khusus secara diam-diam memantau," ujarnya. Jika melanggar saat berada diluar, maka mereka akan dikembalikan dan dianggap tidak pernah mendapatkan asimilasi tersebut.

Bagi Suprapto, hal ini cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus Corona. Terlebih sudah mendapatkan pertimbangan cukup matang dan mendapatkan dari DPR.

"Jika terjadi penyebaran dalam Lapas, maka akan sangat sulit teratasi. Maka diberikan asimilasi yang nantinya akan kami kontrol secara berkala," ujarnya.

Lalu bagaimana dengan perasaan korban? "Korban tentu memahami hal ini. Terlebih virus ini kan berbahaya," katanya.

Selain untuk mencegah penyebaran virus Corona, ternyata pemberian asimilasi ini juga dikatakan memberikan sejumlah dampak positif bagi lapas.

Antaranya bisa mengatasi over kapasitas dalam Lapas, hemat anggaran negara untuk memberi makan para tahanan dan keamanan lebih terjamin di dalam lapas.

(rb/ara/pra/JPR)

READ SOURCE
Buka UC News, Baca Berita Terhot