UC News

Fokus Nawawi Benahi Sistem Penindakan KPK Hingga Wadah Pegawai

Harusnya mencegah~

Fokus Nawawi Benahi Sistem Penindakan KPK Hingga Wadah Pegawai
Capim KPK Nawawi Pomolango (Mery/era.id)

Jakarta, era.id - Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango berencana mengubah sistem penindakan di lembaga antirasuah itu. Ia ingin lebih mengutamakan upaya pencegahan dibandingkan penindakan seperti operasi tangkap tangan (OTT).

Nawawi menilai, tugas dan wewenang KPK yang diatur dalam UU No 30/2002. Dari undang-undang itu, menurutnya, pencegahan bukan jadi hal yang pertama diutamakan.

“Di situ yang disebut duluan koordinasi, supervisi, monitoring, belakangan baru pencegahan. Jadi KPK bekerja seperti itu. Menindak dulu baru mencegah belakangan. Harusnya pencegahan dulu di depan, penindakan di belakang,” katanya, saat menjalani fit and proper test di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Meski begitu, Nawawi membantah bahwa OTT dalam penanganan kasus korupsi menjadi sesuatu yang salah. Dia menilai, cara ini hanya tidak efektif.


Baca Juga : Waktunya Jokowi Mempelajari Revisi UU KPK

“Saya tidak mengatakan OTT itu haram. Tapi harus diubah,” tuturnya.

Nawawi pernah menjadi hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan saat ini duduk sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar. Melihat untuk perlu membangun sistem setelah KPK melakukan OTT.

“Usai OTT KPK itu nangkap, bangun sistem di situ (pencegahan). Bukan menangkap, terus kemudian dibiarkan,? dan dua tahun lagi ditangkapin terjadi OTT,” jelasnya.

Dirinya sempat terusik dengan upaya penindakan KPK. Ia menganggap tangkap tangan yang dilakukan KPK seperti sebuah jebakan. “Saya agak terusik dengan kasus yang saya tangani. Ini sebenarnya tertangkap tangan atau jebakan?” ucap Nawawi.

Mantan Hakim Tipikor ini menilai, OTT yang selama ini dilakukan KPK justru tidak berimbas pada indeks persepsi korupsi Indonesia. Seringnya, OTT KPK yang dilihat oleh semua orang bahkan yang ada di luar negeri, maka bisa saja berimbas pada takutnya orang akan berinvestasi di Indonesia.

“Kalau tiap hari kita dipertontonkan, pejabat kita ditangkapin, di luar negeri sana orang juga mikir. Apa tidak ada orang baik lagi di sini. Tiap hari ditangkapin dua, tiga pejabat. Gimana mereka mau menanamkan modal,” ucapnya.

Selain itu, Ia juga menyoroti program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK selama ini, hanya sebatas kegiatan berkeliling dengan bus antikorupsi. Nawawi menilai, program ini justru membuang anggaran dan tak efektif dilakukan. Karena itu, ia memilih menjadikan pemberantasan korupsi sebagai materi pendidikan di sekolah mulai dari tingkat dasar.

“Program KPK dengan bus keliling, jangan-jangan anggaran pencegahan habis beli bensin untuk bus keliling. (Pencegahan) bangun budaya itu dengan pendidikan generasi muda,” jelasnya.



Masalah Internal Wadah Pegawai Sumber


Nawawi Pomolango menyebut Wadah Pimpinan (WP) KPK sebagai masalah internal di lembaga antirasuah tersebut. Sebab, struktur birokrasi disebut Nawawi tidak mengatur posisi wadah pegawai. Ia menilai, konsep kepegawaian WP KPK tak sesuai dengan konsep ASN

“Bukan rahasia umum. Apa yang disebut Wadah Pegawai itu sebagai persoalan. Kenapa? Karena WP sudah di luar kebijakan aparatur sipil negara (ASN). Konsep WP KPK sekarang membuat mereka merasa seperti di awang-awang,” tuturnya.

Karena itu, Nawawi setuju dengan usulan status aparatur sipil negara (ASN) bagi pegawai KPK. Tujuannya agar tidak ada pertentangan antara KPK dengan kebijakan pemerintah.

Selain itu, Nawawi juga mengkritik, proses promosi jabatan di KPK yang menurutnya tak berdasarkan pada rekam jejak sehingga bisa merusak integritas pejabat di KPK.

“Seperti perekrutan penyidik dan penuntut, bagaimana bisa orang yang tak punya latar belakang posisi tersebut bisa dipromosikan, bukan kah itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi sekolah penyidik itu lama,” tegasnya.

Di akhir jawabannya Nawawi juga mengkritik pengelolaan barang sitaan KPK yang tidak dilakukan dengan baik. “Hal itu terlihat dari opini Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan BPK kepada KPK,” tuturnya.

Topic: #ott kpk
READ SOURCE
Buka UC News, Baca Berita Terhot