UC News

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Beberkan Kejanggalan Proyek Pembangunan Stadion BMW

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Beberkan Kejanggalan Proyek Pembangunan Stadion BMW
Suasana di lahan proyek Stadion BMW, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (14/7/2019).

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR -Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mencium banyak kejanggalan dalam proyek pembangunan Jakarta International Stadion (JIS) atau Stadion Jakarta Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (BMW).

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengungkapkan, kejanggalan itu sudah mulai terlihat saat Pemprov DKI Jakarta menunjuk PT Jakpro sebagai pelaksana proyek.

Padahal, proyek pembangunan stadion yang terletak di kawasan Jakarta Utara itu bisa saja dilalukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

"Poin pertama sebenarnya kenapa pemerintah memberikan kebijakan apa yang menjadi kewenangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ke BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)," ucapnya, Rabu (11/9/2019).

Ia pun menyebut, sejak pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, Fraksi PDIP sendiri telah menolak dana penyertaan modal sebesar Rp 4,7 triliun untuk PT Jakpro.

"Kami enggak mengerti latar belakangnya, tiba-tiba ditugaskan kepada Jakpro. Yang pasti kalau ditugaskan Jakpro dengan penyertaan modal, maka ownernya adalah Jakpro," ujarnya.

Padahal, bila pelaksanaan proyek dilakukan oleh SKPD terkait, dana sisa dari Rp 4,7 triliun yang diberikan untuk pembangunan stadion tersebut bisa dikembalikan ke kas daerah.

"Dalam konteks penyertaan modal, kalau enggak salah sebesar Rp 4,7 triliun untuk pembangunan BMW. Ternyata tender yang ada sekarang ini hanya Rp 4 triliun, artinya ada sisa," kata Pantas.

"Kalau di SKPD maka sisa ini akan jadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan kembali ke kas daerah," tambahnya menjelaskan.

Dijelaskan Pantas, DPRD sendiri kini tidak bisa ikut campur tangan bila ada dana sisa, pasalnya pelaksanaan proyek pembangunan Stadion BMW dilakukan oleh pihak ketiga.

"(Sisa dana) itu perlu dipertanyakan lebih lanjut. Bicara BUMD, otoritasnya sepenuhnya ada di Gubernur sebagai pemegang saham mayoritas," ucapnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, praktek seperti ini acap kali dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bahkan, ia mengistilahkan praktek yang dilakukan oleh Anies ini sebagai penyelundupan kebijakan.

"Soal rumah DP Rp 0 kan penyelundupan kebijakan ke Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Soal skybridge (Tanah Abang) itu juga penyelundupan kebijakan," ujarnya.

"Ini sudah dilakukan berulang-ulang," tambahnya.

Topic: #apbd
READ SOURCE
Buka UC News, Baca Berita Terhot