UC News

Komisi II DPR Ajukan Pemekaran Lima Kabupaten di Papua

Komisi II DPR Ajukan Pemekaran Lima Kabupaten di Papua

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengajukan permohonan terkait permintaan pemekaran lima kabupaten di Papua dan Papua Barat untuk pemerintah.

Setelah sebelumnya, tokoh Papua meminta presiden menambah lima provinsi di wilayah adat di Papua dan Papua Barat. Lima wilayah adat tersebut adalah Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.
"Urusan pemekaran ini sekarang ada di tangan pemerintah. Kemudian pemerintah melakukan moratorium, jadi kita menerima apa yang disampaikan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah membuka untuk pemekaran, ya kita nggak masalah," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Selanjutnya, kata Amali, Komisi II DPR akan diambil putusan pemerintah telah dibuka moratorium. Kemudian, akan dibahas bersama-sama dengan DPR untuk membuat payung hukumnya.
"Ya nggak apa-apa yang pemerintah harap usulkan. Kami sifatnya menunggu saja. Kalau mau pemekaran wilayah Papua ya kita kerjakan," kata dia.
Politikus Golkar ini mengatakan, pembentukan otonomi baru nanti akan membuat UU yang baru. Sebabnya, tidak bisa mengunakan UU yang lama.
"Nggak bisa. UU baru. Adanya otonomi daerah baru atas UU. Kan semua UU-nya sendiri-sendiri loh. Misal Sulbar, Banten, Malut, terakhir Kalut. Itu semua hanya UU sendiri," katanya.
Presiden Jokowi bertemu 61 tokoh dan mahasiswa Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019). Pertemuan tersebut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Polhukam Wiranto, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Budi Gunawan.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan adat Papua Abisai Rollo meminta beberapa hal untuk Jokowi. Mulai dari meminta untuk pemekaran provinsi di Papua dan Papua hingga membangun istana kepresidenan di Bumi Cendrawasih.
"Pertama, Minta untuk kehadiran pemekaran provinsi 5 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, Pembentukan badan nasional terkait tanah Papua. Dan kedua Penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan TPMK," kata Abisai di depan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Topic: #dpr ri
READ SOURCE
Buka UC News, Baca Berita Terhot