UC News

Konten "Abu-Abu" Sulit Ditindak

Konten

JAKARTA (HN) -

Pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam mengawasi maupun menindak konten-konten "abu-abu" bernuansa asusila di berbagai media sosial (medsos) dan dunia maya. Hal ini dipicu oleh keraguan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI menilai sebuah konten negatif tersebut.

"Kami menjadi tidak ada dasar (bertindak). Berbeda, jika konten pornografi langsung memunculkan gambar itu (vulgar) jelas bisa menindak, tetapi kontennya ini abu-abu," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Sarasehan Nasional Penanganan Konten Asusila Dunia Maya, di Jakarta, Senin (12/8).

Rudiantara menilai, kementerian yang dipimpinnya memerlukan lembaga khusus untuk memberi masukan dan melakukan tindakan seperti membatasi atau memblokir konten yang mengarah pada asusila maupun pornografi.

Rudiantara menuturkan, apabila terealisasi, lembaga itu sama seperti sejumlah lembaga lainnya yang kerap memberi masukan kepada Kementerian Kominfo mengenai penanganan konten-konten negatif di dunia maya

"Kalau lembaga resmi yang sudah ada itu seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengawasan Obat dan Makanan hingga Badan Narkotika Nasional (BNN),"ungkap Rudiantara.

Oleh karena itu, kata Rudiantara menambahkan Kementerian Kominfo sejauh ini hanya sekadar melakukan pembinaan terhadap pemilik konten yang mengarah asusila dan pornografi tersebut. Pembinaan itu, lanjutnya, bertujuan agar konten tersebut tidak memunculkan polemik di masyarakat.

Dia mengingatkan, Kementerian Kominfo bisa memiliki batas dalam melakukan pembinaan.

"Jika kondisi di tengah masyarakat sudah di ambang batas. Kalau sudah banyak yang protes dan melihat konten itu tidak pada tempatnya itu bisa kami melakukan tindakan."

Terpisah, Anggota Akses Informasi Online SAFEnet Nabillah Saputri berpendapat, lembaga khusus untuk memberikan masukan kepada Kementerian Kominfo sangat tidak diperlukan. Menurut dia, upaya penting adalah mengoptimalkan pendidikan seksual kepada masyarakat.

"Jika memang tetap ada lembaga khusus, hal itu justru dapat menjatuhkan nilai-nilai norma kebebasan berekspresi. "

READ SOURCE
Buka UC News, Baca Berita Terhot