UC News

Sejarah Singkat Dataran Tinggi Golan yang Jadi Rebutan Israel-Suriah

Sejarah Singkat Dataran Tinggi Golan yang Jadi Rebutan Israel-Suriah

FacebookTwitterWhatsAppLineTelegramFacebook MessengerEmail

Pada Maret 2019, Presiden AS Donald Trump memberikan kejutan dengan mendukung kontrol Israel atas Dataran Tinggi Golan. Wilayah itu telah lama diklaim oleh Suriah dan Israel, walau Israel secara tidak sah mencaplok wilayah itu selama Perang Enam Hari tahun 1967. Namun pada Jumat (15/11), PBB mengecam pendudukan ilegal Israel di Dataran Tinggi Golan dan mengharuskan Israel mengembalikannya ke Suriah. Apa sebenarnya signifikansi wilayah tersebut? Berikut sejarah singkat Dataran Tinggi Golan.

Baca juga: Pengakuan Golan adalah Ejekan dan Pelanggaran Hukum Internasional

Dalam sebuah tweet pada Kamis (21/3), Presiden AS Donald Trump menyuarakan dukungannya atas kontrol Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang mengubah berpuluh-puluh tahun kebijakan Amerika Serikat.

Langkah ini mendorong Dataran Tinggi Golan—dataran tinggi subur di samping Danau Galilea yang telah menjadi salah satu perbatasan Israel yang lebih tenang selama setengah abad—kembali menjadi berita utama internasional.

Wilayah ini mencakup 500 mil persegi dan menawarkan pandangan luas ke Suriah dan Israel, menjadikannya wilayah militer yang strategis. Wilayah itu direbut oleh Israel dari Suriah selama Perang Enam Hari 1967, dan sejak itu telah diklaim oleh kedua negara.

Advertisement

Bagaimana wilayah itu bisa berada di bawah kendali Israel?

Perang Enam Hari pada Juni 1967 berakhir dengan kemenangan menentukan bagi Israel, yang merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Pasukan Suriah memulai upaya gagal untuk merebut kembali wilayah itu pada tahun 1973. Perang itu berakhir dengan gencatan senjata yang membuat sebagian besar Dataran Tinggi Golan berada di tangan Israel. Pada tahun 1981, Israel mengeluarkan hukum yang secara efektif mencaploknya.

Tetapi langkah itu tidak pernah diakui secara internasional, dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun itu mengatakan bahwa “keputusan Israel untuk memberlakukan hukum, yurisdiksi, dan administrasi di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, tidak dianggap sah dan tidak memiliki efek hukum internasional.”

Terdapat upaya negosiasi atas Dataran Tinggi Golan, tetapi pada 2011 konflik di Suriah menimbulkan ketegangan baru di wilayah tersebut dan secara efektif menutup upaya-upaya itu.

Siapa yang tinggal di sana?

Dataran Tinggi Golan tidak padat penduduk. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 50 ribu orang, di mana pemukim Yahudi Israel mencakup hampir setengahnya. Sisanya sebagian besar orang-orang keturunan Suriah Druze—sebuah agama yang telah digambarkan sebagai cabang dari Islam Ismaili.

Baca juga: Sudah Waktunya Dataran Tinggi Golan Diakui Sebagai Milik Israel

Menurut The New York Times, penduduk Druze di Dataran Tinggi Golan sebagian besar menolak memperoleh kewarganegaraan Israel dan telah mempertahankan hubungan yang kuat dengan Suriah selama beberapa dekade. Terlepas dari kedekatannya—alat pengeras suara dan teropong telah menghubungkan orang-orang di Dataran Tinggi Golan dengan teman-teman di seberang perbatasan—hubungan itu telah diuji oleh konflik yang menghancurkan di Suriah.

Namun yang terpenting, kehidupan di Dataran Tinggi Golan relatif tenang dibandingkan dengan tempat-tempat lain di perbatasan Israel.

Apa yang berubah pada Maret 2019?

Selama beberapa dekade, PBB dan Amerika Serikat menolak mengakui pencaplokan Dataran Tinggi Golan dan Tepi Barat oleh Israel pada tahun 1967, dengan alasan bahwa garis batas Israel harus dinegosiasikan secara diplomatis.

Tentara Israel berjalan melewati tank-tank di dekat perbatasan dengan Suriah. (Foto: Reuters/Baz Ratner)

Tetapi Presiden Trump menulis tweet pada Kamis (21/3) bahwa “sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui Kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan,” dan menambahkan bahwa itu sangat penting bagi Israel dan stabilitas di Timur Tengah.

Tweet-nya datang setelah tekanan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjelang pemilu Israel pada 9 April lalu.

Tetapi dalam sebuah wawancara pada Kamis (21/3) sore dengan Fox Business Network, Trump mengatakan bahwa ia telah mempertimbangkan untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel “untuk waktu yang lama”, dan bahwa keputusannya tidak dimaksudkan untuk meningkatkan peluang pemilihan Netanyahu.

Apa konteks yang lebih luas?

Tweet Trump tidak sepenuhnya tiba-tiba. Dia telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di sana dari Tel Aviv, dan memangkas bantuan kepada para pengungsi Palestina.

Pada November 2018, Amerika Serikat memilih untuk pertama kalinya menentang resolusi simbolis yang dikeluarkan PBB setiap tahun untuk mengecam kehadiran Israel di Dataran Tinggi Golan.

Sejak tahun 2011, para pejabat Israel telah menyatakan rasa lega bahwa Dataran Tinggi Golan telah bertindak sebagai semacam penyangga bagi konflik di Suriah, yang Presidennya, Bashar al-Assad, didukung oleh Iran.

Baca juga: Suriah Bersumpah Serang Israel Jika Tak Mundur dari Dataran Tinggi Golan

“Kalian semua bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Israel tidak berada di Golan,” ujar Netanyahu pada Rabu (20/3) saat pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dikutip dari The New York Times. “Kita akan memiliki Iran di tepi Danau Galilea.”

Duta Besar Suriah untuk PBB di Jenewa, Hussam Edin Aala, pada Rabu (20/3) memperingatkan “upaya jahat Israel untuk mengeksploitasi situasi dan perkembangan terbaru di Suriah dan kawasan, untuk mengkonsolidasikan pendudukan di Dataran Tinggi Golan,” kantor berita pemerintah Suriah SANA, melaporkan.

Tetapi para kritikus Assad telah mencatat bahwa meskipun ia dan pemerintahnya sering berbicara tentang “membebaskan” Dataran Tinggi Golan, namun mereka hanya melakukan sedikit tindakan untuk melakukannya dalam beberapa dekade.

Trump dan Netanyahu setelah mengesahkan Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. (Foto: Quartz)

PBB Tegaskan Kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan

Komite Keempat Majelis Umum PBB pada Jumat (15/11) mengadopsi delapan resolusi yang mengecam Israel, menurut laporan kelompok pengawas UN Watch.

Resolusi itu mengecam Israel atas “tindakan represif” terhadap warga Suriah di Dataran Tinggi Golan dan menuntut Israel menyerahkan tanah itu ke Suriah; memperbarui mandat Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA); dan memperbarui mandat “komite khusus PBB untuk menyelidiki praktik-praktik Israel yang memengaruhi hak asasi manusia rakyat Palestina dan orang Arab lainnya di Wilayah Pendudukan.”

Ke-193 negara anggota PBB itu menjadi anggota Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi, yang juga dikenal sebagai Komite Keempat. Pemungutan suara akan diulangi pada bulan Desember ketika paripurna Sidang Majelis Umum PBB secara resmi meratifikasi resolusi tersebut, menurut UN Watch.

Menanggapi resolusi itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kemudian mengumumkan pada Senin (19/11) bahwa pemerintahan Trump mengambil langkah berani lain dengan membatalkan kebijakan pemerintahan Obama tentang pemukiman Israel, dan menyebut bahwa pemukiman Israel tidak melanggar hukum.

“Setelah mempelajari dengan saksama semua sisi dari perdebatan hukum, pemerintahan ini setuju dengan Presiden Reagan. Pembentukan permukiman sipil Israel di Tepi Barat, pada dasarnya, konsisten dengan hukum internasional,” jelas Pompeo.

Presiden Obama sebelumnya berpendapat bahwa pemukiman itu ilegal berdasarkan hukum internasional, sehingga kebijakannya di PBB dan di Washington adalah untuk mencegah pembangunan baru. Pada 2009, ia mengatakan, “permukiman (Israel) harus dihentikan.”

Penulis dan editor: Aziza Fanny Larasati

Keterangan foto utama: Seorang tentara Israel berdiri di samping papan petunjuk jalan di Gunung Bental, dekat perbatasan Suriah dari Dataran Tinggi Golan yang dicaplok Israel, tanggal 10 Mei 2018. (Foto: Getty Images/Lior Mizrahi)

FacebookTwitterWhatsAppLineTelegramFacebook MessengerEmail

BERLANGGANAN

READ SOURCE
Buka UC News, Baca Berita Terhot