UC News

Soal Imbauan Mutasi, Wabup: Dilarang Kalau Daerah Gelar Pilkada

Soal Imbauan Mutasi, Wabup: Dilarang Kalau Daerah Gelar Pilkada
Wakil Bupati didampingi kepala BKPSDM dan Kabid Kominfo saat memberi penjelaskan kepada wartawan/RMOLBengkulu
RMOLBengkulu. Gubernur dan wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota wakil walikota, dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
Begitu bunyi Undang-undang 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 yang disampaikan Bawaslu melalui himbauan ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) sebelum tanggal 8 Januari 2010 lalu.

Wakil Bupati, Septi Peryadi mengatakan, aturan itu berlaku apabila daerah yang bersangkutan menggelar Pilkada (bupati dan wakil bupati,red).

"Dilarang mutasi 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, kalau daerah yang tidak melakukan pilkada baik itu petanahan maupun tidak petahana itu diperbolehkan," singkat Septi didampingi Kepala BKPSDM Benteng, Apileslipi, Selasa (15/1) siang kepada wartawan.

Baca juga: Mutasi Lagi Di Benteng

Sekedar Informasi, pada Pilkada serentak 2020 mendatang Provinsi Bengkulu akan menggelar Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 23 September 2020 mendatang.

Dari 10 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya Kabupaten Benteng dan Kota Bengkulu tidak melakukan pilkada bupati dan walikota karena masa jabatan mereka belum habis. [tmc]

READ SOURCE
Buka UC News, Baca Berita Terhot