UC News

Sejumlah Calon Menteri Jokowi Pernah Dipanggil KPK

Sejumlah Calon Menteri Jokowi Pernah Dipanggil KPK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum bisa tidur nyenyak. Meski telah memperkenalkan 34 nama calon menteri di kabinet kerjanya. Problemnya sederhana, sejumlah aktivis penggiat antikorupsi terus memplototi track record setiap personal.

Ya, sederet nama menteri yang diperkenalkan itu berpotensi bermasalah. Dan bakal menuai kritik dari publik khususnya lembaga-lembaga yang konsen terhadap penuntasan korupsi.

Pengamat Hukum Yusdianto Alam mengatakan, Presiden tentu sudah memiliki data-data dan pertimbangan sehingga muncul nama-nama itu. ”Atau Presiden sengaja mengulirkannya. Kasus seperti ini terjadi dengan Christiany Eugenia Tetty Paruntu yang sudah dicoret dalam kabinet. Rasanya tak mungkin seorang presiden tidak tahu,” ungkapnya, kemarin (22/10).

Dari catatan yang ada, Tetty memang pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Oktober 2019 untuk terdakwa Bowo Sidik Pangarso. ”Dan sudah terang benerang, Tetty dimintai keterangan soal pemberian gratifikasi untuk Bowo terkait revitalisasi pasar di Kabupaten Minahasa Selatan. Fatalnya, kok dipanggil,” tandas Dosen Hukum di Universitas Lampung itu.

Yusdianto juga menyoroti dua nama yang muncul. Yakni Zainuddin Amali. Ia sempat diperiksa sebagai saksi pada Januari 2014 terkait kasus korupsi di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Zainuddin menjabat anggota DPR kala itu.

”Dan yang menarik, ada Abdul Halim Iskandar. Wah ini luar biasa. Publik sudah tahu pada Juli 2018, dirinya diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan gratifikasi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Memang kita harus menekankan azas praduga tak bersalah,” timpal Yus—sapaan akrab pria yang pernah membokar polemik HGU Sugar Group itu.

Menyikapi hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan jika beberapa tokoh yang dipanggil Presiden Jokowi pernah diperiksa. Sayangnya, Febri enggan menyebut satu persatu siapa saja nama-nama calon menteri yang pernah berurusan dengan KPK tersebut.

”Wah sudah beredar ke mana-mana nama-nama itu. Informasinya sudah terbuka,” jawab Febri.

Ia menjelaskan nama-nama yang dipanggil Jokowi, rata-rata diperiksa sebagai saksi untuk sejumlah perkara. Seperti kasus suap terhadap ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, gratifikasi Sekjen ESDM, suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, hingga kasus korupsi penyelenggaraan haji.

Berdasar penelusuran calon menteri yang diduga terseret kasus suap Akil Mochtar itu merujuk pada nama Zainuddin Amali. Keterkaitan itu bahkan sempat terungkap di persidangan Akil. Zainuddin dan Akil disebut pernah berkomunikasi tentang sengketa pilkada Jawa Timur lewat media sosial Blackberry Messenger (BBM) pada 1-2 Oktober 2013.

Akil sempat meminta uang Rp10 miliar untuk pengkondisian hasil sengketa itu. Keduanya sepakat melakukan pertemuan. Namun, pertemuan urung terealisasi lantaran Akil lebih dulu diciduk KPK pada 3 Oktober 2013. Selain kasus itu, Zainuddin juga muncul dalam perkara suap Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno pada 2014. KPK sempat menggeledah rumah Zainuddin waktu itu.

Selain Zainuddin, nama-nama tokoh lain yang pernah berurusan dengan KPK adalah Ida Fauziah. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pernah diperiksa KPK pada Agustus 2014 untuk perkara korupsi penyelenggaraan haji di 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag). Ida kala itu menjabat ketua Komisi VIII DPR.

Terkait nama-nama yang pernah berurusan dengan KPK, lagi-lagi Febri enggan menanggapi lebih dalam. ”Kan rata-rata Anda sudah tahu. Jelas-jelas ada komunikasi tersangka yang diperdengarkan waktu sidang,” tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Ida Fauziyah membantah dirinya memiliki kasus hukum dengan KPK. Diakuinya, pada tahun 2014 lalu dirinya pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Namun, dia kapasitasnya hanya sebagai saksi.

"Saya sebagai ketua komisi. Saya hanya diminta penjelasan tentang peran ketua komisi terkait pengelolaan anggaran haji," ujarnya. Secara tidak langsung, dirinya mengklaim sudah terbebas dari kasus hukum.

Nah, klaim yang sama juga disampaikan Abdul Halim Iskandar. Saat dikonfirmasikan, dia mengatakan tidak ada keterlibatan dalam kasus Bupati Nganjuk pada 2018 lalu. "Lho ya semua sudah clear mas, gak ada masalah. Apanya lagi" imbuhnya.

Zainuddin Amali juga menegaskan tidak ada sangkut paut dengan kasus Akil Mochtar yang disampaikan KPK. "Jelas engga ada," singkatnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menerapkan sistem kehati-hatian dalam pemilihan kabinet. Dalam proses dicoretnya Bupati Minahasa Selatan Christyani Eugenia Paruntu misalnya, kasus hukum menjadi pertimbangan. Meski belum terbukti, namun presiden tidak mau ambil resiko.

"Jadi pak presiden tetap menginginkan supaya siapapun calon menteri yang terlibat di dalam kabinet kedua ini, semuanya mudahan Insya Allah bersih," ujarnya.

Lalu apa ukurannya seorang calon menteri yang disangkutkan dengan KPK dinyatakan lolos? Fadjroel mengatakan, presiden memiliki tim yang melakukan kajian terhadap kasusnya. "Secara khusus itu pertimbangan yang diberikan oleh tim yang dibentuk presiden," kata pria yang juga Komisaris Utama PT Adhy Karya tersebut. (fin/zul/ful)

READ SOURCE
Buka UC News, Baca Berita Terhot